Latar Belakang
Analisis kebijakan pemerintah merupakan instrumen kritis dalam mengevaluasi efektivitas dan dampak program-program pembangunan nasional. Setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki kompleksitas tersendiri yang memerlukan kajian mendalam untuk memahami implikasi sosial, ekonomi, dan politis. Pemerintah membutuhkan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam merancang, mengimplementaAnalisis kebijakan pemerintah merupakan instrumen kritis dalam mengevaluasi efektivitas dan dampak program-program pembangunan nasional. Setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki kompleksitas tersendiri yang memerlukan kajian mendalam untuk memahami implikasi sosial, ekonomi, dan politis.
Pemerintah membutuhkan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi setiap intervensi publik. Melalui analisis yang cermat, berbagai tantangan dan peluang dapat teridentifikasi, sehingga memungkinkan pengambil kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.sikan, dan mengevaluasi setiap intervensi publik. Melalui analisis yang cermat, berbagai tantangan dan peluang dapat teridentifikasi, sehingga memungkinkan pengambil kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
PEMBAHASAN
A. Analisis kebijakan pemerintah Pengertian analisis kebijakan menurut Dror dalam buku analisis kebijakan adalah sebagai “an apporoac and methodology for design and identification of prefarable alternatives in respect to complex policy issues” yang berarti suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif yang dikehendaki berkenan dengan sejumlah isi yang kompleks maka dari itu pendekatan dan metodologi harus dapat merancang serangkaian metode alternatif untuk sejumlah isu-isu yang saling berhubungan atau saling terlibat satu sama lain.
Oleh karena itu maka, dapat kita pahami bahwa analisis kebijakan sedikit banyaknya membahas tentang beragam cara yang dilakukan oleh pakar kebijakan, baik secara individul atau secara kolektif. Dimana aktifitas yang disebut sebagai analisis kebijakan tersebut setiap analisis kebijakan dihadapkan pada tantangan untuk menganalisis suatu fenomena kebijakan secara implisit atau eksplisit tentu akan menggunakan suatu strategi kebijakan yang dianggap paling susuai untuk setiap kebutuhan masing-masing fenomena.
B. Pemberdayaan masyarakat
Menurut Sumardjo yang dikutip dalam jurnal pemberdayaan masyarakat : menggali potensi lokal desa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah usaha atau proses untuk pengembangan kesempatan, kemampuan, motivasi dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya yang ada dalam masyarakat dan mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam undang-undang tentang desa no 6 tahun 2014 butir 12 masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran, perilaku, sikap, serta dapat memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, pendampingan serta program yang sesuai sehingga masalah dan teoritas kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi.
Surjono dan Nugroho, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses masyarakat terkhusus yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan untuk mendorong meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat harus dapat meningkatkan proses kemandirian masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.
C. Strategi dan Peran Pemerintah
Strategi dan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa
Pengertian strategi menurut Husen Umar dalam buku pemberdayaan masyarakat secara etimologi strategi dalam bahasa yunani klasik dari kata “stratego” (jeneral) yang bermakna sebagai perencanaan dengan menggunakan proses yang efektif yang berlandaskan pada sarana-sarana yang dimiliki untuk mencapai sebuah tujuan untuk mempertahankan orientasi pada jangka panjang yang jauh untuk masa depan dengan tujuan sarana interaksi secara efektif sebagai langkah persaingan dalam sebuah lingkup sekaligus untuk mengusahakan supaya dapat mengoptimalkan yang diarahkan dalam rangka untuk pencapaian demi keberlangsungan yang diharapkan. Tujuan strategi pemberdayaan yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Selanjutnya ada tiga strategi atau proses strategi pemberdayaan masyarakat yaitu:
1. Proses penyadaran, yakni tahap awal atau persiapan dalam suatu kegiatan pemberdayaan.
2. Proses pembinaan, yakni tahap kedua setelah proses penyadaran yang merupakan tahap transformasi pengetahuan, peningkatan kemampuan dan keterampilan.
3. Proses kemandirian, yakni tahap pendampingan dalam usaha menyiapkan potensi masyarakat sehingga benar-benar siap, mampu dan terampil mengelolah kegiatan berupa pemberdayaan. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program desa binaan dimana pemerintah desa merupakan penyelenggra otonomi desa bermaksud sebagai pedoman dan landasan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa. Dimulai dari :
a) Pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang sudah ada dan dimiliki masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenihi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kepercayaan diri dan kekuatan serta kemampuan masyarakat miskin dengan memberikan pelatihan dan pendidikan melalui kebijakan pemerintah.
b) Pengembangan kelembagaan kelompok, yaitu pengembangan atau usaha memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah dan tidak berdaya,baik karena konsisi ekternal maupun internal. Dengan memberikan penyokongan dan dukungan serta bimbingan agar masyarakat atau kelompok yang lemah dan tidak berdaya itu mampu menjalankan perannya sebagai masyarakat.
c) Pemupukan modal masyarakat, peningkatan dan pengembangan akses kedalam aset produksi bagi masyarakat yang masih mendasar. Pemupukan modal merupakan asas atau landasan dalam perubahan struktural yang tumbuh dan berkembang.
d) Penyediaan informasi yang tepat, teknologi dan informasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya ketersediaan teknologi dan informasi secara cepat dan tepat yang disampaikan kepada masyarakat.
KESIMPULAN
Peran Kebijakan Pemerintah Daerah: Kebijakan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kualitas hidup.
Tags
PMI