Latar Belakang
Partisipasi masyarakat merupakan konsep penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan demokratis. Dalam konteks pembangunan, keterlibatan aktif warga menjadi kunci utama keberhasilan setiap program atau kebijakan. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan subjek yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini memungkinkan terjadinya proses bottom-up yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, dan struktur kekuasaan yang sentralistik.
PEMBAHASAN
A. Pengertian Partisipasi
partisipasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Arti lain dari partisipasi adalah ke ikut sertaan, dalam bahasa inggris “participation” yang diartikan sebagai suatu cara membangkitkan perasaan, pengikutsertaan atau ambil bagian pada suatu kegiatan dalam organisasi, dalam bahasa belanda “ participatie” dan dalam bahasa latin”participation” berarti keikut sertaan.
Partisipasi menurut Keith Devis, adalah suatu mental ndan emosi seseorang kepada pencapaian-pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya atau secara umum partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anngota masyarakat dalam suatu kegiatan. partisipasi secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.
B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat
1) Partisipasi buah pıkıran, yakını diberikan partisipasi dalam pertemuan atau rapat.
2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partısıpası dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya .
3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan. untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain. dan sebagainya
4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri
5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian). kondangan (dalam pariwisata pernikahan), nyam-bungan, mulang sambung.
C. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat
Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan praktik pembangunan masyarakat yang demokratis, sebagaimana dikemukakan Gaventa dan Valderama dalam Suhırman, yaitu :
1) Partisipasi politik representasi dalam demokrasi. Tujuannya untuk memengaruhi dan mendudukkan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan dan pada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses pemerintahan.
2) Partisipasi sosial: keterlibatan masyarakat dalam pembangunan masyarakat dipandang sebagai proses beneficiary pembangunan dalam konsultası atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan darı penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluası program Dengan demikian, partisipası diletakkan di luar lembaga formal pemerintahan seperti forum warga.
3) Partisipasi warga pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima (objek), tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.
D. Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Menurut Wilcox dalam Aprillia Theresia, mengemukakan bahwa terdapat lima tingkatan partisipasi yaitu
1) Memberikan informasi (Information)
2) Konsultasi (Consultation) yaitu penawaran pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implemetasi ide dan gagasan tersebut.
3) Pengambilan keputusan bersama (Deciding Together), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4) Bertindak bersama (Acting Together), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.
5) Memberikan dukungan (Supporting Independent Community Interest) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
Pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi dengan berbagai macam alasan yang ada. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong maupun tidak terdorong untk berpartisipasi Dalam hal ini Rahardjo Adisasmita menjelaskan faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat antara lain:
1) Sifat malas, apatrs, masa bodoh dan tatak mau melakukan perbahan ditingkat anggota masyarakat
2) Aspek-aspek tipologis (pembuktian dan jurang)
3) Geografis (polau-pulau kecil yang tersebar Ietak nya)
4) Demogralis (jumlah penduduk)
5) Ekonomi (desa meskin/tertinggal)
F. Manfaat Partisipasi Masyarakat
Setiap kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tentunya akan memberikan sebuah sebuah dampak yang positif maupun negatif yang akan didapatkan dan berguna untuk kehidupan masyarakat tersebut.
Beberapa keuntungan partisipasi adalah
1) Partisipasi memungkinkan pembangunan dan program dibuat menjadi efektif memenuhi kebutuhan sekolah dan dukungan masyarakat yang beragam
2) Partisipasi memungkinkan perwakilan lebih besar untuk berbagai aspirasi dari masyarakat setempat dalam keputusan yang membuat dukungan masyarakat untuk pembangunan sekolah yang lebih besar.
3) Partisipasi membuat peningkatan kemampuan lembaga dalam melakukan administrasi lebih besar.
G. Keberhasilan Partisipasi Masyarakat
Menurut Najib keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruh oleh :
1) Siapa penggagas partisipasi apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau ISM Non government stakeholders berpeluang untuk lebih lanjut
2) Untuk kepentingan sapa partisipasi itu dilaksanakan
3) Stapa yang memegang kendali
4) Hubungan pemerintah dengan masyarakat
5) Kultural dacrab vang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut
6) Politik kepeinerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keberagaman dan demokratis
7) Legalitas tersedianva (terupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem keperintahan di daerah)
8) Ekonomi adanya mekanisme vang menyediakan akses bags warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi
9) Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki Lomitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, L.SM, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat
10) Waktu: penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu cukup lama
11) Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga) .
KESIMPULAN
Partisipasi masyarakat adalah fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Keterlibatan aktif warga tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, membuka ruang dialog, dan menciptakan mekanisme partisipasi yang efektif. Keberhasilan partisipasi masyarakat sangat tergantung pada komitmen pemerintah, kesadaran warga, dan sistem yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.
Tags
PMI